Bisnis.com, JAKARTA – Pangan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi kecukupannya oleh pemerintah, tetapi program swasembada pangan pada beras, jagung, dan kedelai dinilai masih belum optimal.

Sejak 2014, Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman telah menetapkan program prioritas dengan target swasembada padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging, gula.

Hingga 2018, pemerintah mengklaim telah mewujudkan swasembada pangan untuk komoditas beras dan jagung, sedangkan kedelai masih mengandalkan impor. Hal itu disebabkan produksi kedelai yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

Sekretaris Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Maman Suherman menyatakan, target swasembada padi dan jagung telah tercapai. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa target swasembada kedelai masih belum sesuai dengan target yang dicanangkan pemerintah.

“Artinya, swasembada padi dan jagung sudah kita capai, tetapi untuk komoditas kedelai kami masih berupaya mencapai swasembada. Tercatat selama 5 tahun terakhir, produksi kedelai kita melonjak,” ujarnya.

Data Kementan menunjukkan produksi kedelai pada 2018 mencapai 982.598 ton. Angka tersebut memang meningkat dibandingkan dengan realisasi produksi kedelai pada 2017 yaitu 538.728 ton.

Meskipun demikian, kenaikan produksi masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai yang mencapai 2,83 juta ton pada 2018. Realisasi produksi yang jauh panggang dari api itu pun membuat pemerintah tak ada pilihan lain kecuali impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sementara itu, untuk jagung, data Kementan menunjukkan produksi pada 2018 mencapai 30,05 juta ton, sedangkan angka konsumsi jagung pada 2018 ialah 15,55 juta ton. Walaupun mencatatkan surplus, pada kenyataannya Indonesia masih mengimpor jagung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebanyak 60.000 ton jagung direncanakan masuk secara bertahap ke Tanah Air mulai dari pekan ketiga Januari hingga Februari 2019.

Selain itu, berdasarkan dokumen lelang Perum Bulog tertanggal 25 Januari 2019, terungkap rencana pemerintah untuk kembali menambah impor jagung sebesar 150.000 ton.

Namun, pemerintah berhasil menekan angka impor jagung. Data Kementan menunjukkan bahwa impor jagung pada 2018 mencapai 476.970 ton. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi impor jagung pada 2017 yaitu 508.287 ton, dan jauh di bawah realisasi pada 2014 yaitu 3,24 juta ton.

Di sisi lain, pada 2017 pemerintah juga memutuskan untuk menutup keran impor beras. Akan tetapi, hal tersebut tak bertahan lama karena pada 2018 angka impor beras kembali melonjak.

Pada 2017, impor beras hanya 0,25 juta ton, sedangkan pada 2018 impor beras mencapai 1,77 juta ton. Padahal, jika mengacu pada data Kementan, produksi beras pada 2018 mencapai 48,29 juta ton, sedangkan konsumsinya hanya 30,37 juta ton.

Tantangan Mewujudkan Swasembada Pangan

Untuk mewujudkan program swasembada pangan memang tidaklah mudah. Ini lantaran Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa tantangan itu misalnya konversi lahan pertanian dan subsidi pertanian, khususnya untuk pupuk dan benih yang masih diperlukan.

Kebijakan subsidi pertanian pada dasarnya sangat diperlukan, tetapi perlu dievaluasi dalam pengelolaannya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tantangan lainnya ialah lemahnya penerapan teknologi, masih kecilnya skala usaha petani, dan aneka macam tantangan lainnya.

Berbagai langkah pun telah dijalankan Kementan untuk mewujudkan swasembada padi, jagung, dan kedelai, salah satunya melalui optimalisasi lahan, penambahan luas lahan, serta bantuan benih dan pupuk.

Terkait dengan optimalisasi lahan, langkah yang didorong Kementan kepada para petani ialah melalui konsep tumpang sari dengan memanfaatkan satu lahan untuk memproduksi tiga komoditas sekaligus.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengatakan bahwa dari sisi konsep ketahanan pangan, Indonesia sebenarnya terus mengalami perbaikan indeks. Hal ini tercermin dari data Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis The Economist Intelligence Unit.

Dari 113 negara, Indonesia menempati posisi 72 pada 2014. Posisi ini memburuk menuju 76 pada 2015, tetapi cenderung membaik ke depannya. Pada 2018, Indonesia pun berhasil menuju ke level 65.

Ada 4 indikator dalam menilai peringkat GFSI, yakni affordability (keterjangkauan), availability (ketersediaan), quality and safety (kualitas dan keamanan), serta natural resources and resilience (sumber daya alam dan ketahanan).

Dari keempat indikator tersebut, Indonesia mendapat peringkat tertinggi di sisi ketersediaan dengan peringkat 58. Peringkat keterjangkauan juga baik, yakni di posisi 63.

“Affordability dalam arti kemampuan membeli pangan membaik. Data statistik menunjukkan bahwa kemiskinan turun jadi single digit. Artinya, orang miskin berkurang, sedangkan kapasitas daya beli masyarakat terhadap pangan pun meningkat,” ujar Dwi.

Meskipun demikian, menanjaknya level ketersediaan pangan tidak dibarengi dengan produksi pangan yang cenderung stagnan dalam 4 tahun terakhir. Artinya, laju ketahanan pangan Indonesia turut ditopang oleh impor.

Dwi mengungkapkan bahwa impor 21 komoditas pangan utama Indonesia pada 2018 mencapai 22,26 juta ton. Volume itu meningkat 5,6 juta ton dari impor bahan pangan pada 2014. Selain soal ketersediaan, impor menjadi solusi yang diambil pemerintah untuk menstabilkan harga pangan.

“Paling tidak dalam 2 tahun terakhir, harga relatif stabil kecuali telur dan daging ayam yang sempat fluktuatif, karena kesalahan kebijakan jagung. Jadi, meskipun ketahanan pangan membaik, produksi nasional belum tentu,” imbuhnya.

Menurut Dwi, daripada mengejar program ketahanan pangan ataupun swasembada pangan, idealnya pemerintah mengejar target kedaulatan pangan. Pasalnya, konsep tersebut lebih mengedepankan dari mana pangan itu berasal.

Artinya, tujuannya tidak sekadar ketahanan pangan, tetapi juga mengarahkan agar sumber pangan berasal dari produksi petani domestik. Oleh karena itu, prioritas dalam kedaulatan pangan adalah menyejahterakan petani dan mendorong produksinya.

Pemerintah sebenarnya telah mendeklarasikan kebijakan pangan untuk menuju kedaulatan pangan. Akan tetapi, sayangnya arahan kebijakannya belum menuju ke sana. Selain itu, pada praktiknya konsep tersebut campur aduk dengan ketahanan pangan ataupun swasembada pangan, sehingga arahan kebijakan pangan kurang jelas.

“Kalau kedaulatan pangan tercapai, secara otomatis ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai bagian di dalamnya turut tercapai,” paparnya.

Swasembada pangan, yang menjadi bagian dari konsep ketahanan pangan, dapat terjadi jika 90% kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari dalam negeri. Saat ini, ada sejumlah kebutuhan di Tanah Air yang masih mengandalkan impor, seperti gula sebesar 82%, kedelai 94%, dan bawang putih hampir 100%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel