Bisnis.com, JAKARTA -- Diskriminasi minyak kelapa sawit membuat hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa memanas. Langkah aneh Kelompok Benua Biru itu bisa berujung kepada aksi boikot oleh Indonesia terhadap produk Eropa.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan, para pengusaha mendukung langkah pemerintah dalam menyikapi permasalahan diskriminasi minyak sawit atau crude palm oil (CPO).
"Langkah Eropa ini memang agak aneh, kami pun tidak mengerti. Ini sebenarnya ketakutan Uni Eropa terhada CPO karena lebih kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati yang dihasilkan kawasan itu," ujarnya.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengatakan, tindakan retaliasi akan berdampak negatif terhadap Indonesia karena berisiko memicu rangkaian konflik dagang dan mengurangi investasi dari Uni Eropa.
Di sisi lain, pihak Uni Eropa tetap berkukuh dengan keputusannya untuk menurunkan penggunaan bahan bakar berbasis CPO secara bertahap hingga 2030.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend mengatakan, pihaknya tidak akan melunak untuk memperjuangkan energi terbarukan dari bahan nabati yang minim deforestasi demi menjabani ancaman Indonesia.
"Kami tahu CPO adalah industri krusial bagi Indonesia. Kami terbuka terhadap CPO Indonesia, tidak ada regulasi yang melarang akses ke Eropa," ujarnya.
Namun, Guerend menekankan Uni Eropa tetap mengikuti konsep Renewable Energy Directive (RED) II untuk membatasi masalah perubahan iklim.
Diskriminatif CPO, Cara Proteksionisme Terselubung Uni Eropa
Adapun, Indonesia tidak segan-segan membuka peluang boikot produk Eropa jika polemik minyak sawit ini berlarut-larut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia tidak mau diganggu dengan kebijakan proteksionisme terselubung oleh Uni Eropa lewat diskriminasi CPO.
"Kami bisa saja melakukan tindakan balasan jika Uni Eropa mensahkan RED II. Boikot produk Uni Eropa? bisa saja dilakukan," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan, tuduhan diskriminatif Uni Eropa terhadap CPO dinilai tidak tepat karena pemerintah terus memperbaiki industri dengan mewajibkan skema berkelanjutan dan moratorium.
"Pasar di sini besar, kami kompak akan melawan. Kami bukan negara miskin, tetapi negara berkembang yang punya potensi bagus. Kalau disikat terus, kami akan melakukan tindakan keras," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
