Bisnis.com, JAKARTA -- Krisis politik Venezuela belum menunjukkan titik akhir dalam waktu dekat, Presiden Venezuela Nicolas Maduro justru makin gencar menunjukkan sikap agresif guna menolak desakan pemilihan umum ulang dari beberapa negara barat.
Maduro semakin kehilangan dukungan negara barat setelah Australia mengumumkan bahwa mereka masuk ke dalam barisan pendukung pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden sementara sampai dengan pemilu ulang dilaksanakan.
Juan Guaido, sosok oposisi pemerintahan Venezuela yang dipimpin Maduro. Guaido disebut mendapatkan dukungan dari negara barat untuk memimpin Negeri Minyak di Amerika Selatan tersebut. / Reuters
Guaido, 35 tahun, merupakan mantan insinyur yang berpindah karier menjadi anggota parlemen, bersaing untuk mencari dukungan dari penduduk, militer, dan industri minyak andalan negara tersebut.
Di sisi lain, Maduro terus mencari dukungan dari negara aliansi, seperti China, Rusia, dan Turki. Pria yang menjabat Presiden Venezuela sejak 2013 itu tengah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi terhadap kekuasaannya, setelah Guaido menuduh kecurangan pada proses pemilihan umum (pemilu) tahun lalu.
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyampaikan melalui keterangan resmi di laman resmi kementerian bahwa negara persemakmuran tersebut mengakui dan mendukung Presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden sementara, sesuai dengan konstitusi negara tersebut sampai dengan pemilu berikutnya.
“Kami sekarang mendesak semua pihak untuk bekerja sama secara konstruktif untuk mencapai solusi perdamaian, termasuk mengembalikan demokrasi dan penghormatan kepada supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia bagi rakyat Venezuela,” ujar Payne seperti dikutip oleh Reuters, Senin (28/1).
Amerika Serikat, Kanada, Israel, dan sebagian besar negara Amerika Latin juga telah menyatakan dukungan mereka kepada Guaido.
Dalam debat Dewan Keamanan di PBB pada Sabtu (26/1), Rusia dan China memberikan dukungan penuh kepada Maduro dan menolak seruan negara barat agar pemilu ulang dilaksanakan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan bahwa Selandia Baru tidak akan memberikan dukungan terhadap kedua belah pihak.
“Bukan praktik pemerintahan Selandia Baru untuk membuat pernyataan pengakuan pemerintah negara lain,” ungkap Peters melalui surat elektronik.
Menurutnya, Venezuela perlu memutuskan masa depan negaranya melalui pemilihan yang bebas dan adil. “Pemerintahan kami menyatakan kekhawatiran terhadap kondisi di Venezuela sejak pemilu 2018,” tambahnya.
Rusia dan China adalah kreditur terbesar Venezuela sejak masa kepemimpinan sebelum Maduro, Hugo Chavez. Negara anggota OPEC ini memiliki investasi masif dalam bentuk persenjataan militer buatan Rusia termasuk jet tempur Sukhoi dan senjata canggih lainnya.
Bukti strategis lainnya adalah pengiriman dua senjata peledak berkekuatan nuklir oleh Rusia. Pekan lalu pula sejumlah kontraktor militer swasta yang berpengalaman dalam pelaksanaan misi rahasia dengan Rusia dikabarkan melakukan pertemuan dengan Maduro.
Sementara itu, China telah menyediakan dana lebih dari US$62 miliar, sebagian besar dalam bentuk pinjaman, kepada Venezuela sejak 2007. Adapun, dana itu dibayar kembali dalam bentuk minyak mentah.
Dalam sebuah wawancara, Maduro menolak ultimatum Eropa untuk mengadakan pemilihan dalam waktu 8 hari dan mengatakan Guaido telah melanggar konstitusi dengan menyatakan dirinya sebagai pemimpin sementara. Dia mengatakan, negara-negara Eropa sebaiknya meninggalkan Venezuela jika mereka mau.
“Untungnya kami tidak bergantung dengan Eropa. Lihat saja sikap arogan mereka memandang rendah bangsa kami karena kami inferior. Pemimpin negara Eropa adalah para penjilat yang tunduk dengan kebijakan Trump,” kata Maduro kepada CNN.
Dalam kesempatan yang sama Maduro membuka kemungkinan dialog dengan pemerintah AS pasca keduanya memutus hubungan diplomatis dengan membatalkan perintah bahwa seluruh diplomat AS harus segera meninggalkan Venezuela.
“Saya percaya ada kesempatan untuk berdialog guna memperjuangkan kepentingan Venezuela di AS,” katanya.
DAMPAK EKONOMI
Guncangan pada pemerintahan Venezuela turut mengganggu kondisi ekonomi negara hingga mencapai krisis yang cukup dalam serta inflasi yang tidak terkendali.
Venezuela telah tenggelam dalam kekacauan di bawah kekuasaan Maduro, ketika kekurangan makanan dan protes di tengah krisis ekonomi dan politik yang telah menyebabkan jutaan orang meninggalkan negara tersebut. Selain itu, inflasi Venezuela diperkirakan meningkat menjadi 10 juta % pada tahun ini.
Berdasarkan data International Organization for Migration, jumlah warga negara Venezuela yang mencari suaka ke luar negeri telah meningkat tajam sejak 2015. Saat ini, setidaknya 2,3 juta warga negara Venezuela ‘melarikan diri’ ke luar negeri, dan 1,5 juta orang diantaranya tercatat berada di kawasan Amerika Selatan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak negara-negara lain untuk membantu mengisolasi rezim Maduro secara ekonomi. Dia mengatakan, mereka harus memastikan untuk memutuskan sistem keuangan atau kerja sama finansial dari rezim Maduro.
Amerika Serikat bahkan tengah mempertimbangkan untuk menetapkan sanksi ekspor minyak Venezuela serta mendesak Bank Sentral Inggris agar tidak mencairkan aset luar negeri Venezuela dalam bentuk emas.
Padahal, aset berupa emas merupakan bagian penting dari cadangan devisa Bank Sentral Venezuela, yang saat ini nilainya mencapai US$8 miliar.
Sementara itu, potensi sanksi AS terhadap ekspor minyak mentah Venezuela akan menutup kerja sama dengan sejumlah perusahaan penyulingan minyak di Gulf Coast, konsumer terbesar negara tersebut. Sanksi ini akan memaksa Venezuela untuk mengarahkan ekspor ke negara lain seperti China, India, dan negara Asia lainnya.
Pada saat yang sama perusahaan penyulingan AS yang bergantung pada minyak mentah Venezuela juga akan mengalami kesulitan untuk mengamankan pasokan minyak jika hanya mengandalkan Kanada dan Meksiko yang menjual minyak dengan harga tinggi dan persediaannya terbatas.
Dalam sebuah konferensi pers pekan lalu, Guaido mengatakan dia sedang bersiap untuk menggulingkan kepala perusahaan minyak milik negara, Petroleos de Venezuela SA, serta jajaran direksi dari perusahaan anak yang berada di Houston, Citgo Petroleum Corp. Kedua perusahaan ini merupakan sumber keuangan yang mendukung pemerintahan Maduro. OPEC telah memperhatikan penurunan produksi minyak mentah Venezuela sebesar 50% sepanjang 5 tahun yang terjadi akibat krisis ekonomi.
Perusahaan riset dan informasi investasi RBC Capital memperkirakan, bahkan tanpa sanksi dari AS, produksi minyak Venezuela yang saat ini berada pada 1,2 juta barel per hari diperkirakan akan turun menjadi 300.000 hingga 500.000 barel per hari.
