Bisnis.com, JAKARTA - MRT Jakarta fase I jalur Bundaran HI - Lebak Bulus sudah mulai beroperasi. Ternyata, rencana jalur MRT fase I ini sempat diubah beberapa kali sejak 1995.
Semua bermula dari permintaan Menteri Riset dan Teknologi saat itu B.J Habibie kepada Gubernur DKI jakarta Soerjadi Soedirja untuk menyusun desain dasar dari proyek MRT tahap pertama. Saat itu, jalur MRT tahap pertama adalah Blok M- Kota.
Kemudian, konsorsium Indonesia-Japan-Europe Group (IJEG) dibentuk pada 1995. Konsorsium itu akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk merancang desain dasar MRT.
Pada konsep awal, jalur MRT fase I Blok M - Kota seluruhnya terletak di bawah tanah. Kota menjadi titik depo MRT tersebut.
Sayangnya, pemerintah pusat menolak kota dijadikan depo MRT. ALhasil, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggeser depo MRT ke daerah Fatmawati.
Jalur MRT fase I pun diperpanjang menjadi Fatmawati - Kota.
Namun, proyek MRT harus tertunda karena Indonesia dilanda krisis moneter pada 1998.
Gubernur DKI periode 1999 Sutiyoso memulai kembali rencana pembangunan MRT. Sutiyoso mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar proyek transportasi massal itu dikerjakan oleh pemerintah pusat.
Lagi-lagi, pelaksanaan pembangunan MRT jalan di tempat dan tidak terealisasi hingga 2000.
Menuju satu dekade rencana pembangunan MRT, Kementerian Perhubungan mengusulkan agar rute tahap I diperpanjang hingga Lebak Bulus sampai Kota.
Alasannya, daerah Fatmawati tidak memiliki lahan yang cukup untuk dijadikan Depo MRT.
Tepat satu dekade sejak konsorsium IJEG dibuat, Presiden Indonesia Keenam Susilo Bambang yudhoyono memutuskan proyek MRT sebagai proyek strategis nasional.
Setelah itu, Pemerintah Indonesia mengupayakan skema pinjaman special term for Economic Partnership (STEP) Loan. Pinjaman itu memiliki tenor panjang selama 40 tahun dengan grace period 10 tahun dan suku bunga 0,2% per tahun.
Pemerintah pun menandatangani perjanjian pinjaman tahap 1 proyek MRT dengan pihak Jepang pada 28 November 2006.
Komposisi pembagian pinjaman sebesar 58% akan dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta, sedangkan 42% akan dibebankan kepada pemerintah pusat. Kegiatan konstruksi MRT itu sepenuhnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
PT MRT Jakarta resmi berdiri pada 17 Juni 2008 setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengusulkan revisi UU No. 13/1992 tentang Perkeretaapian menjadi UU No. 23/2007. Setelah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu beridir, proyek MRT mulai bisa dilaksanakan.
Lelang fisik proyek MRT langsung dimulai sepanjang 2011 sampai 2012. Peletakkan batu pertama pun dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Oktober 2013.
Pada periode itu, porsi pinjaman untuk proyek MRT yang dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta diturunkan menjadi 51% dibandingkan dengan 58% pada tahap awal.
Adapun, porsi beban pinjaman MRT Jakarta pemerintah pusat lebih kecil karena digunakan untuk pembangunan aset yang tidak menghasilkan. Lalu, poris pinjaman Pemprov DKI lebih besar karena berhak mengelola aset yang menghasilkan.
Dalam proses pembebasan lahan proyek MRT, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat memberikan insentif kepada pemilik tanah di kawasan Fatmawati.
Ibukota kembali berganti kepemimpinan, Plt Gubernur DKI jakarta SUmarsono dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluarkan dua regulasi yang menjadi landasan beroperasinya MRT.
Kedua regulasi itu antara lain, Pergub No. 53/2017 tentang Penugasan kepada PT MRT Jakarta untuk penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT, serta Pergub No.140/2017 tentang penugasan PT MRT Jakarta sebagai pengelola Kawasan Transit Oriented Development (TOD).
MRT fase I yang lebih dulu diresmikan adalah Lebak Bulus hingga Bundaran HI pada Minggu (24/3/2019). Pada proyek MRT tahap 2 akan dibangun dari Bundaran HI - Kota sesuai dengan rencana awal.
Itulah jalan panjang penentuan jalur fase I harus dari Lebak Bulus - Bundaran HI dan berlanjut ke fase II hingga ke Kota. Apakah kamu sudah mencoba naik moda transportasi massal paling canggih di Indonesia ini?
