Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemilik Homestay Bakal Dapat Relaksasi Pajak

Pemilik pondok wisata bakal mendapatkan relaksasi pajak dari 10% menjadi 0,5%. Kementerian Pariwisata pun sudah sampai tahap membuat definisi pondok wisata atau home stay agar berbeda dengan perhotelan.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 18 Juni 2019  |  19:06 WIB
Homestay dapat keringanan pajak - Eralngga Adiputra / Ilham Nesabana
Homestay dapat keringanan pajak - Eralngga Adiputra / Ilham Nesabana

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemilik pondok wisata akan mendapatkan relaksasi berupa tidak dikenakan pajak hotel sebesar 10%.  Nantinya, pajak pondok wisata akan disamakan dengan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 

Selama ini, pondok wisata atau homestay dikenakan pajak daerah yang sama seperti pengelola hotel sebesar 10%. Pengenaan pajak itu diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) Nomor 55130 tentang pondok wisata.

Dalam KBLI, pondok wisata memiliki definisi jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan. Bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiiknya.

Ketua Tim Percepatan Homestay Kementerian Pariwisata Anneke Prasyanti mengatakan, pondok wisata itu disamakan dengan gotel karena memberikan kemudahan, kenyamanan, dan lain sebagainya sebagai penunjang pariwisata.

"Padahal, antara pondok wisata dan hotel itu berbeda dari segi fasilitas dan sebagainya," ujarnya kepada Bisnis, Senin (17/6/2019).

Anneke menilai besaran pajak hotel 10% itu memang memberatkan pengusaha pondok wisata. Apalagi, omzet pondok wisata tak lebih Rp4,8 miliar per tahun.

"Nantinya, pajak untuk pondok wisata akan disamakan dengan pajak UMKM sebesar 0,5%," ujarnya/

Saat ini, Kementerian Pariwisata tengah masuk tahapan penetapan definisi baru pondok wisata dalam KBLI sehingga tidak disamakan dengan hotel.

"Pengenaan pajak hotel karena memang pondok wisata belum memiliki definisi dan payung hukumnya," ujarnya.

Banyak peraturan daerah yang belum membahas dan menyosiaslisasik pajak pondok wisata.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pariwisata wisata
Editor : Surya Rianto
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top