Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian ESDM menargetkan implementasi subsidi tertutup gas LPG 3 kg dapat dimulai pada 2020. Namun, subsidi tertutup itu akan tergantung dari kesuksesan masa uji coba.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, implementasi subsidi tertutup untuk LPG 3 kg dilakukan bertahap mengikuti skema konversi minyak tanah ke gas LPG yang lalu.
"Insyaallah [tahun depan]. Bertahap, dari kota dulu. Waktu itu [konversi minyak tanah ke LPG] bertahap juga kan, pake metode itu aja," tuturnya akhir pekan lalu.
Menurutnya, implementasi penyaluran subsidi langsung lebih tepat sasaran, sedangkan penjualan gas LPG 3 kg menggunakan harga pasar. Dengan rilis penurunan kemiskinan, lanjut Djoko, seharusnya subisi LPG juga turun.
"Bu Ani [Menteri Keuangan] pernah memaparkan dari tahun ke tahun kan tingkat kemiskinan menurun. Orang miskin kan ada datanya. Kalau masyarakat miskin turun, logikanya subsidinya harusnya turun kan. Udah gak pakai LPG [subsidi] harusnya," tambahnya.
Selain menggunakan skema subsidi tertutup, masyarakat juga diberikan pilihan untuk menggunakan jargas ataupun kompor listrik. Dengan begitu, dia berharap subsidi LPG dapat terus menurun. "Kami bahasanya adalah mengurangi angkanya, kalau volumenya tergantung masyarakat," jelasnya.
Jargas Tekan Subsidi LPG
Tahun depan, Kementerian ESDM mengusulkan pembangunan jargas sebanyak 293.533 sambungan rumah tangga. Djoko menjelaskan dengan perkiraan rumah tangga miskin yang menggunakan dua tabung LPG 3 kg, maka lebih terjangkau dengan menggunakan jargas.
Dengan peralihan masyarakat miskin dari LPG 3kg ke Jargas, penggunaan gas LPG diperkirakan bisa lebih hemat 21 juta kg.
"Sekarang lagi dibahas [dengan DPR]. Makanya kan uji coba dulu," tambahnya.
Terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan Pertamina kan juga sudah dilibatkan dalam uji coba penerapan subsidi tertutup LPG 3 kg.
Usman mengatakan, Pertamina bertugas untuk memastikan pangkalan LPG 3 kg yang ditunjuk oleh TNP2K bisa memahami dan dapat melayani pembelian LPG 3 kg sesuai dengan mekanisme yang akan diberlakukan
Menurutnya, dengan suksesnya uji coba tersebut, Pertamina optimistis dapat melanjutkan program pemerintah tersebut.
Lebih Baik Alihkan Solar
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan lebih baik mengalihkan subisidi solar yang selama ini tidak tepat sasaran ke subsidi LPG 3 Kg. Menurutnya, dalam menetapkan besaran subsidi solar, Komisi VII DPR RI mempertimbangkan adanya konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.
“Kami usulkan subsidi solar yang mayoritas tidak tepat sasaran lebih banyak [dialihkan] ke subsidi LPG 3 kg. Berdasarkan aspirasi di lapangan banyak yang tidak mendapatkan LPG 3 kg,” katanya, Kamis (21/6) malam.
Untuk kuota LPG 3 kg, disepakati asumsi dasar RAPBN 2020 sebesar 7 juta metrik ton, atau meningkat dari usulan Kementerian ESDM sebesar 6,98 juta metrik ton.
Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah menyelesaikan seluruh tahap uji coba penyaluran gas LPG 3 kilogram yang dimulai pada 22 April hingga 15 Mei 2019.
Dari uji coba dengan menggunakan skema penyaluran subsidi LPG menggunakan teknologi keuangan biometrik dan voucher elektronik, TNP2K pun melakukan evaluasi.
Kepala Komunikasi dan Kerjasama TNP2K Ruddy Gobel mengatakan penyaluran atau jumlah masyarakat yang melakukan transaksi sampai batas waktu program rata-rata mencapai 84% di seluruh wilayah. Wilayah penyaluran tertinggi di Tomohon sebanyak 96%.
“Keseluruhan tahap sudah selesai dan dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi sampai 23 Mei 2019,” kata Ruddy, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/5/2019).
Dari gambaran uji coba, TNP2K menjumpai kendala antara lain permasalahan sinyal internet di beberapa daerah, kesiapan masyarakat sebagai penerima manfaat untuk melakukan perubahan perilaku.
“Terutama yang menggunakan sistem e-voucher yang mengharuskan menghapal PIN - beberapa masih suka lupa PIN, dan/atau salah mendaftarkan nomor telepon,” kata Ruddy.
Kendala lainnya adalah kesiapan penjual LPG di toko. Pasalnya, banyak yang belum sigap melayani dengan proses transaksi, terutama mengikuti SOP transaksi, serta proses sosialisasi dan edukasi yang masih harus ditingkatkan.
Pihaknya menyimpulkan penggunaan teknologi keuangan yang dicoba yaitu Biometrik dan E-Voucher dapat menjadi pilihan alternatif penyaluran subsidi termasuk LPG dan cenderung lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kartu.
“Dalam waktu dekat akan ada rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko PMK untuk melaporkan hasil uji coba dan membahas tahapan lanjutan,” ujar Ruddy.
Kendati demikian, TNP2K telah mendapat gambaran atas uji coba penyaluran LPG 3 kg (tabung melon) secara tertutup, yakni mekanisme yang diuji coba serta pilihan teknologi yang digunakan dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, masyarakat penerima manfaat cukup mudah dalam melalukan transaksi pembelian, karena hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa memerlukan perubahan perilaku.
