Periode Pertama Pemerintahan Jokowi, Lebih Baik atau Buruk dari SBY?

Periode pertama pemerintahan Jokowi sudah berakhir. Kira-kira sepanjang lima tahun terakhir, apa saja yang sudah dilakukan dan terjadi dengan perekonomian Indonesia ya?
Tim Bisnis.com
Tim Bisnis.com - Bisnis.com 21 Oktober 2019  |  15:36 WIB
Periode Pertama Pemerintahan Jokowi, Lebih Baik atau Buruk dari SBY?
Geliat Ekonomi dan Periode kedua. - Ilham Mogu

Bisnis.com, JAKARTA - Periode pertama pemerintahan Jokowi, sapaan Joko Widodo, penuh dengan pujian dan kritikan. Berikut komentar dari pelaku industri terkait kebijakan dan kondisi ekonomi di tangan Jokowi selama 2014-2019. 

Dari pasar saham, Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup bangga dengan makin maraknya perusahaan yang melantai di bursa dan meningkatknya transaksi harian. Bahkan, BEI memecahkan sejarah dengan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana paling banyak, yakni 57 emiten.

Frekuensi transaksi harian juga melonjak cukup tinggi dari rata-rata209.877 kali pada akhir 2014 menjadi 466.851 kali pada 11 Oktober 2019.

Direktur Utama BEI Inarno Djajadi mengatakan, gairah di pasar modal itu berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah seperti, keringanan pajak, kestabilan politik, dan pertumbuhan ekonomi yag stabil.

Meskipun begitu, kinerja Indeks Saham Gabungan (IHSG) tidak seagresif pada dua periode Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 5 tahun Jokowi memimpin, IHSG hanya nauk 22,83% menjadi 6.191 dibandingkan dengan 5.040 pada 20 Oktober 2014.

Pertumbuhan itu bisa dibilang cukup rendah dibandingkan dengan era SBY. Pada periode pertama SBY, IHSG melejit hingga 197,6%, sedangkan periode kedua indeks lanjut melejit 101,42%.

Dari sisi investasi, sampai semester I/2019 mencatatkan kenaikan sebesar 9,4% menjadi Rp395,6 triliun. Namun, ada tiga masalah yang dialami Indonesia dalam mendongkrak investasi.

Pertama, online single submission (OSS) yang dirilis pada 2018 ternyata belum mampu mendongkrak investasi.Niat dirilisnya OSS adalah mempermudah proses investasi, tetapi realisasi penanaman modal asing justru turun setelah fasilitas itu diluncurkan.

Kedua, sektor investasi yang diminati investor bergeser dari prioritas pemerintah. Sebelumnya, pemerintah sangat memprioritaskan investasi di sektor manufaktur, tetapi sektor jasa lebih memberikan daya tarik investor.

Ketiga, incremental capital output ratio masih berada di level 6,3. Nilai itu menunjukkan makro investasi di Indonesia masih tidak efisien dan kalah dibandingkan dengan India dan Vietnam.

Lalu, kinerja industri nasional sepanjang periode pertama Jokowi dinilai belum optimal.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan rata-rata kinerja sektor manufaktur periode pertama JOkowi hanya mencapai 4%. Penyokong terkuat sektor itu berasal dari pasar dalam negeri.

Meskipun begitu, ekspor produk manufaktur dinilai masih lambat. Pangsa pasar produk industri nasional tergerus oleh geliat negara lain seperti, Vietnam.

"Ini persoalan daya saing. Perluasan pangsa pasar hampir stagnan. Memang ekonomi global melambat, tetapi semua negara mengalami penurunan sehingga pangsa pasar harusnya tidak turun," ujarnya.

Menggoyangkan Harga Komoditas Dunia

Dari catatan Bisnis.com. selama kepemimpinan Jokowi pada periode pertama, ada 12 kebijakan pemerintah yang mampu menggoyangkan harga komoditas dunia.

Pertama, pada 2014 pemerintah melarang ekspor bijih mineral, termasuk nikel. Harga nikel dan logam industri lainnya pun terpengaruh. Begitu juga, jelang akhir periode pertama, pemerintahan Jokowi memastikan implementasi larangan ekspor nikel mulai berlaku pada 2020 turut mengerek harga nikel setinggi langit.

Selain nikel, harga minyak kelapa sawit juga didongkrak sentimen positif dari Indonesia. Rencana pemerintah Indonesia untuk menggunakan biodiesel dari B15 sampai sekarang menuju B30 diprediksi meningkatkan permintaan sawit ke depannya.

Beberapa komoditas yang sedikit dipengaruhi oleh Indonesia antara lain, minyak mentah dan karet alam.

Harga minyak mentah dinilai sempat terpengaruh oleh kebijakan Indonesia lewat kebijakan pencabutan subsidi BBM jenis Premium dan subsidi tetap untuk solar pada 2015.

Dari sisi karet alam, Indonesia mengeluarkan kebijakan pengurangan ekspor bersamaan dengan Dewan Karet Tripartit Internasional sebesar 240.000 ton.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menggunakan aspal campuran karet di seluruh jalan nasional. Hal itu bisa mendongkrak permintaan karet alam di tengah tekanan kelebihan pasokan.

Teknologi Periode Pertama Jokowi

Dari sisi teknologi, Masyarakat Telematika mengapsresiasi pembangunan infrastruktur berupa jaringan tulang punggung Palapa Ring secara nasional.

Selain itu, lahirnya empat unikorn, yakni Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka bisa dibilang mewarnai indahnya periode pertama JOkowi.

Namun, Ketua Umum Masyarakat Telematika Kristiono mengkritisi undang-undang perlindungan data yang berakibat aset nasional lebih banyak dikuasai dan dikapitalisasi platform dunia.

"Bahkan ironisnya, pemerintah berencana merelaksasi lokasi penyimpanan data yang tidak harus di dalam negeri. Ini akan melemahkan penguasaan Indonesia atas aset strategisnya tersebut," ujarnya.

Kira-kira, apa saja ya kebijakan ekonomi Jokowi di periode kedua? Akankah ada kejutan yang bisa menggairahkan ekonomi Indonesia?

Periset: Oliv Grenisia

Berita: Dwi Nicken Tari, Muhammad Wildan, Dika Irawan, Oktaviano DB Hana, Leo Dwi Jatmiko

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, IHSG

Tag : Jokowi, IHSG
Editor : Surya Rianto
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top