Bisnis.com, JAKARTA — Sejak pekan lalu, situasi politik di Malaysia gaduh. Mahathir Mohamad menyatakan mundur dari posisinya sebagai Perdana Menteri (PM), bertarung sesaat dengan rival lamanya yakni Anwar Ibrahim, dan naiknya Muhyiddin Yassin yang di luar prediksi.
Nama Muhyiddin mungkin tak akrab di telinga orang-orang yang tidak rajin memantau perkembangan politik Malaysia. Padahal, dia pernah menjabat sebagai Deputi PM pada masa pemerintahan Najib Razak, sebelum dipecat pada 2015.
Kala itu, Muhyiddin dilengserkan dan diganti oleh Ahmad Zahid Hamidi karena sempat mempertanyakan masalah 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Seperti diketahui, Najib jatuh karena tersangkut kasus korupsi 1MDB dan kini tengah menjalani persidangan terkait perkara itu.
Muhyiddin naik setelah selama sepekan sebelumnya terjadi pergolakan di tampuk kekuasaan pemerintahan Malaysia. Mahathir, yang merasa mendapat tekanan dari kubu Anwar sehubungan waktu penyerahan kursi PM kepada Anwar, memilih mengundurkan diri.
Hubungan antara Mahathir dengan Anwar memang tak bisa dibilang mulus. Anwar sempat menjadi semacam anak didik Mahathir pada era 1990-an, sehingga membuatnya digadang-gadang menjadi PM pengganti Mahathir.
Tetapi, tudingan sodomi dan kasus lainnya yang disampaikan pemerintahan Mahathir membuat Anwar dipenjara pada 1998. Setelah hampir 2 dekade, baru lah keduanya bertemu kembali.
Koalisi antara Anwar dan Mahathir menjadi perekat Pakatan Harapan, kubu yang berhasil menjungkalkan koalisi Barisan Nasional—di mana UMNO, partai terbesar Malaysia, termasuk di dalamnya—pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2018.
Namun, hubungan antara Mahathir dengan Anwar kembali menunjukkan keretakan setelah tekanan datang dari pihak Anwar yang ingin memperjelas kapan posisi PM akan diserahkan kepadanya.
Maklum, di internal Pakatan Harapan memang sebelumnya dipahami bahwa Mahathir akan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Anwar setelah 2 tahun. Dengan pemahaman tersebut, maka Mahathir sejatinya bakal menurunkan posisi PM kepada Anwar sebelum Mei 2020.
Di luar keretakan ini, seperti dilaporkan SCMP, belakangan diketahui bahwa Muhyiddin ternyata telah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan Azmin Ali untuk menyingkirkan Anwar dan pendukungnya dari pemerintahan. Azmin adalah rival Anwar di Parti Keadilan Rakyat (PKR), partai politik yang didirikan oleh Anwar.
Mereka disebut berencana membentuk pemerintah baru yang dipimpin Mahathir, yang didukung oleh Bersatu, UMNO, PAS, dan anggota legislatif non Melayu serta non Muslim yang duduk di oposisi. Sebagai gantinya, PKR dan Democratic Action Party (DAP) tidak diajak bergabung.
Padahal, Mahathir telah menegaskan tak mau bekerja sama dengan UMNO secara partai sebagai bentuk penolakan bermitra dengan politisi korup. Namun, dia tetap menerima jika ada individu dari partai tersebut yang dinilainya bersih ingin bergabung.
Lantaran merasa tidak ada kandidat, baik Mahathir maupun Anwar, yang mendapat dukungan mayoritas dari Parlemen maka Raja Malaysia pun memutuskan untuk mengangkat Muhyiddin sebagai PM. Saat itu, Bersatu, UMNO, dan PAS telah mengalihkan dukungan mereka ke Muhyiddin.
Pada Minggu (1/3), Muhyiddin pun resmi menjabat sebagai PM dan mulai berkantor keesokan harinya.
Meski demikian, hal ini tak serta merta mengakhiri perebutan kursi PM di Putrajaya. Mahathir masih memiliki rencana untuk menghalangi Muhyiddin lewat Parlemen, karena dirinya meyakini memiliki dukungan mayoritas di legislatif. Selain itu, Anwar pun kembali bergabung dengan kubu Mahathir.
Bagaimana akhir dari 'drama' politik ini?
