Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kontroversi UU Sapu Jagat Omnibus Law Cipta Kerja

Bahkan sebelum disahkan oleh DPR, Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah menuai reaksi negatif dari berbagai elemen masyarakat. Bagaimana sebenarnya kronologi pembahasannya dan apa saja poin kontroversial di beleid ini?
Annisa Margrit
Annisa Margrit - Bisnis.com 07 Oktober 2020  |  14:09 WIB
Infografik Omnibus Law UU Cipta Kerja. - Bisnis/Radityo Eko

Bisnis.com, JAKARTA – Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna pada Senin (5/10/2020). Meski pemerintah menyatakan beleid ini diperlukan untuk memangkas birokrasi, tetapi dalam perjalanannya justru menuai kontroversi.

Setelah dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyoroti tumpang tindihnya regulasi di berbagai sektor. Hal ini dinilai menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia.

Awalnya, keinginan itu disambut baik oleh publik, termasuk para pekerja, karena diharapkan dapat menghapus berbagai birokrasi yang tidak efektif. World Bank pun, dalam laporan Ease of Doing Business (EoDB) 2020, menyebutkan Indonesia hanya berada di ranking 73 dari 190 negara. Sementara itu, Global Competitiveness Index 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia di posisi ke-50 dari 141 negara.

Dua laporan itu masing-masing menunjukkan seberapa mudah mendirikan bisnis di suatu negara dan seberapa tinggi daya saing negara tersebut jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia.

Namun, dalam perkembangannya, sambutan positif itu menghilang dan kini sebagian besar masyarakat menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja justru berat sebelah. Alih-alih melindungi dan mendukung para pekerja, UU tersebut dipandang terlalu pro pengusaha dan elite serta tidak berpihak ke kelestarian lingkungan.

Pembahasannya yang terkesan tertutup dan pengesahannya yang tampak dilakukan dengan sangat cepat di Parlemen makin menambah sentimen negatif terhadap UU ini. Sejumlah elemen masyarakat pun sudah menyampaikan rencana untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan regulasi tersebut.

Bagaimana sebenarnya kronologi pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan apa saja poin-poin yang dianggap bermasalah di dalamnya?

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Omnibus Law cipta kerja
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.



Berita Terkini Lainnya

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top