Bisnis.com, JAKARTA — Isu keamanan siber terus menjadi sorotan seiring banyaknya pengguna internet dan layanan digital. Keamanan siber perlu terus diperkuat karena akan membawa manfaat bagi masyarakat, juga bagi pertumbuhan ekonomi digital yang tumbuh pesat belakangan ini.
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Tanah Air yang pada 2018 masih sebanyak 171,1 juta orang, pada 2023 diperkirakan telah meningkat hingga 215,6 juta jiwa. Artinya, lebih dari 78% penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif internet.
Pertumbuhan yang sangat pesat itu tentu bukan tanpa ancaman. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa Indonesia mendapatkan 279,84 serangan siber pada 2023, baik yang menyasar institusi pemerintahan, korporasi, maupun kepada individu warga negara.
Indonesia berupaya keras untuk menjaga keamanan siber dari berbagai risiko dan ancaman. Di antara negara-negara Asean, skor keamanan siber Indonesia memang bukan yang terbaik, tetapi terbilang cukup unggul.
Berdasarkan data National Cyber Security Index per September 2023, indeks keamanan siber Indonesia ada di 63,64. Malaysia menempati peringkat tertinggi di Asean dengan skor 79,22, lalu Singapura 71,43, kemudian Thailand 64,94, baru setelah itu Indonesia.
Seluruh pasangan kandidat capres dan cawapres 2024, yakni paslon 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, paslon 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan paslon 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut menyoroti isu digitalisasi, yang membawa potensi besar bagi perekonomian Indonesia.
Meskipun demikian, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD secara spesifik menyoroti soal kerentanan masyarakat di lingkup siber yang masih sangat tinggi. Ganjar-Mahfud pun menawarkan sejumlah inovasi untuk memperbaiki implementasi pengamanan, termasuk di jagat maya.
Salah satu bagian dari Program Gerak Cepat Ganjar-Mahfud adalah Mempercepat Pembangunan Sistem Digital Nasional. Upaya mencapai ekosistem digital berdaya saing menjadi tujuan besar dari paslon 3 pilpres 2024 itu.
Ganjar-Mahfud menawarkan 5 poin dari program tersebut. Pertama adalah Data Aman, dengan memastikan negara hadir di ruang digital melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara menyeluruh, termasuk pembentukan lembaga pengawasan independen.
Kedua, Dukung Rintisan Usaha Digital (Start Up) dengan dukungan nyata terhadap rintisan usaha digital, melalui kemudahan pembiayaan, insentif pajak, dan inkubasi bisnis.
Ketiga, Regulasi Platform Digital yang Berkeadilan, melalui regulasi terhadap platform nasional maupun multinasional untuk kepentingan yang dilandasi kepribadian bangsa.
Keempat, Kemandirian Industri Digital dengan meningkatkan porsi industri digital domestik dalam proses digitalisasi, termasuk penciptaan aplikasi nasional untuk mendukung perkembangan UMKM lokal.
Kelima, Digital Berdaulat, dengan memastikan kedaulatan digital yang mengedepankan perlindungan setiap warga negara di ruang digital.
Program lainnya yang disodorkan pasangan itu adalah penegasan kedaulatan digital, sebagai bagian dari Reformasi Polri. Tujuannya, untuk memperkuat kelembagaan sehingga mampu mengatasi ancaman siber yang terus meningkat.
"Penguatan kelembagaan juga ditujukan dalam menangani kejahatan siber dengan Badan Siber Polri. Usulan tersebut berangkat dari penilaian bahwa 10 Direktorat Siber yang telah dibangun masih belum cukup untuk menangani kejahatan siber yang meresahkan masyarakat," ujar Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Lebang.
