Bisnis.com, JAKARTA -- Rentetan bencana alam yang terjadi sepanjang tahun lalu mengakibatkan sektor pariwisata Indonesia kehilangan potensi 1 juta kunjungan wisatawan atau setara devisa senilai US$1 miliar.
Sektor pariwisata memang sensitif terhadap bencana alam maupun terorisme.
Kejadian bencana alam itu menyebabkan kenyamanan wisatawan mancanegara (Wisman) terganggu karena adanya travel advice yang dikeluarkan negara asalnya.
Pemerintah diharapkan segera mempersiapkan destinasi alternatif untuk dijadikan daya tarik baru ketika destinasi wisata populer sedang diterpa bencana alam.
Saat ini, ada program 10 destinasi prioritas yang harus dipercepat guna memberikan alternatif bagi wisman untuk tetap berlibur di Indonesia.
"Kehilangan 1 juta wisman sepanjang tahun lalu akibat bencana sehingga total ada 16 juta kunjungan wisman. Pada Juli-Agustus 2018, terdapat 1,5 juta kunjungan wisman. Gempa Lombok pada 5 Agustus 2018 sangat berdampak pada wisman, karena pada 6 Agustus, kunjungan wisman langsung drop 65%," Menteri Pariwisata Arief Yahya.
Proyek 10 destinasi prioritas yang disebut Bali Baru itu antara lain, Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Mandalika, Morotai, dan Labuan Bajo.
Pengembangan 10 destinasi prioritas itu diperkirakan mencapai Rp500 triliun.
Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pengelolaan dan pemulihan pascabencana yang terstruktur sehingga dampaknya ke sektor pariwisata dapat diminimalisasi.
Untuk itu, mitigasi dan pengurangan risiko bencana ditempatkan sebagai investasi dalam pembangunan pariwisata tersebut.
"Pariwisata seringkali diasosiasikan dengan kesenangan, dan wisatawan melihat keamanan serta kenyamanan sebagai satu hal yang esensial dalam berwisata. Adapun, bencana merupakan salah satu faktor yang sangat rentan memengaruhi naik turunnya permintaan dalam industri pariwisata," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho.
Mitigasi harus dilakukan baik dalam konteks mitigasi struktural maupun nonstruktural di kawasan pariwisata.
Adapun, pembangunan 10 destinasi prioritas yang digalakkan pemerintah harus mengedepankan sistem mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana.
Apalagi, 10 destinasi itu berada di wilayah rawan gempa dan tsunami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
