Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terekam mengimpor garam dari sejumlah negara pemasok dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama kurun 2015-2019 terdapat 7 negara dengan volume terbesar untuk pengiriman ke Indonesia. Dalam hal ini, Australia menempati peringkat pertama disusul oleh India dan negara-negara lain. (Lihat infografik)
Adapun, rencana pemerintah untuk mengimpor garam sebanyak 3,07 juta ton pada tahun ini menuai protes dari sejumlah pihak.
Kondisi itu tetap terjadi kendati pemerintah telah menjelaskan kondisi pergaraman nasional, terutama garam yang dibutuhkan oleh industri.
Belum lama ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pelaksanaan impor garam melewati proses yang ketat termasuk audit untuk verifikasi kebutuhan garam oleh para pelaku industri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penentuan angka impor garam sendiri telah melewati proses audit langsung ke industri pengguna dan angkanya sudah sesuai dengan data BPS. Kemenperin selalu mengevaluasi impor garam industri setiap periode 3 bulan
"Kebutuhan impor meningkat karena ada tambahan investasi pada industri pengguna garam. Selain itu, terdapat peningkatan kebutuhan dari industri yang sudah ada," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/3/2021).
Agus menuturkan, total kebutuhan garam bagi sektor industri di tahun 2021 mencapai sekitar 4,6 juta ton. Kebutuhan terbesar ada pada industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri kimia, serta industri pulp dan kertas. Pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong garam impor, katanya, mampu menciptakan nilai tambah bagi sektor-sektor tersebut.
Dia mencontohkan, industri kimia misalnya, mengimpor garam senilai US$54,8 juta dan mampu menciptakan nilai tambah dalam bentuk ekspor senilai US$12,5 miliar. Begitu juga dengan Industri Makanan-Minuman yang mengimpor garam senilai US$19,2 juta untuk bahan baku dan penolong industrinya, mampu mengekspor produk sektornya senilai US$31,1 miliar.
Agus menambahkan agar penyerapan garam rakyat dapat terus meningkat dan sektor industri mendapatkan jaminan pemenuhan bahan baku, perlu sinergi yang baik untuk meningkatkan kualitas garam produksi lokal.
"Ini adalah tugas lintas kementerian/lembaga untuk mendorong peningkatan kualitas garam lokal sehingga memenuhi standar kebutuhan industri,” ujarnya.
Tidak hanya volume, industri juga membutuhkan bahan baku garam dengan kualitas dan kepastian pasokan. Untuk beberapa sektor seperti Chlor Alkali Plant (CAP), farmasi dan kosmetik, pengeboran minyak, maupun aneka pangan, dibutuhkan garam berkualitas yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
Terpisah, Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) minta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan impor garam tahun ini.
Ketua Umum HMPG Mohammad Hasan di Surabaya, Kamis mengatakan kuota garam impor yang ditetapkan pemerintah tersebut lebih besar dibanding pada 2020 yang berjumlah 2,7 juta ton.
"Sementara stok garam rakyat tahun lalu sebanyak 1,3 juta ton dan stok garam perusahaan pengolah garam yang diimpor tahun 2020 sampai sekarang masih menumpuk," katanya, seperti dikutip dari Antara, Jumat (26/3/2021)
Dampaknya, kata Hasan, harga garam di pasaran anjlok karena tidak terserap oleh konsumen rumah tangga maupun industri.
Menurut dia, importasi garam dengan alasan kualitas garam rakyat yang dibilang rendah hanyalah pembenaran bagi importir.
"Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui program peningkatan kuantitas dan kualitas garam rakyat. Di antaranya melalui penerapan teknologi berupa 'geoisoiator/ membrane'," ujarnya.
