Bisnis.com, JAKARTA -- Penghematan anggaran APBN dan pemberian subsidi yang tepat sasaran menjadi dua alasan utama pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke LPG pada 2007 silam. Lebih dari 1 dekade program itu berjalan, pada tahun ini masalah serupa kembali terulang.
Biaya subsidi LPG 3 Kg membengkak setiap tahun dan mulai membebani APBN. Salah satu penyebab meningkatnya subsidi LPG 3 Kg ialah penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Nominal subsidi LPG 3 Kg telah menyentuh Rp37,73 triliun per Juli 2023 dari pagu anggaran yang senilai Rp117,85 triliun. Tahun lalu subsidi LPG 3 Kg menyentuh Rp100,4 triliun, naik dari posisi tahun 2021 yang senilai Rp67,62 triliun.
“Nilai subsidi diperkirakan tahun ini bisa mencapai Rp117 triliun,” kata Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jumat (13/10/2023).
Kementerian ESDM menyebutkan realisasi volume LPG 3 Kg setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,5%. Sebaliknya, realisasi volume LPG nonsubsidi turun 10,9%.
Hingga Juli 2023, realisasi volume LPG 3 Kg telah menyentuh 4,46 juta metrik ton atau setara dengan 58% dari kuota. Tahun lalu, realisasi volume LPG 3 Kg ialah sebanyak 7,80 juta metrik ton, tumbuh dari posisi 7,46 juta metrik ton pada 2021.
Airlangga menyebut beban fiskal untuk belanja gas LPG 3 Kg menjadi perhatian Kepala Negara. Presiden, katanya, berharap beban fiskal subsidi gas itu dapat ditekan dengan penemuan lapangan rich gas lainnya sebagai bahan baku LPG domestik mendatang.
Seperti sejarah yang terulang, masalah subsidi energi ibarat berganti baju dari minyak tanah menjadi gas LPG. Permasalahan mendasarnya sama, subsidi tidak tepat sasaran karena data penerima yang tidak valid atau mungkin tidak ada.
