Bisnis.com, JAKARTA – Konflik di Desa Wadas, Jawa Tengah yang sejatinya sudah selesai, masih terus menjadi isu yang digunakan untuk menyerang pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dalam hal ini, Ganjar Pranowo yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dituding bertanggung jawab atas keluarnya izin proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo tersebut.
Kala itu, proyek tambang yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener tersebut, menuai protes dari warga setempat, sehingga muncul konflik dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia merebak pada 2019.
Padahal, sejatinya proyek tambang tersebut merupakan salah satu dari 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Indonesia yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fakta itu terekam dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Bahkan, dalam tahap pembangunan Bendungan Bener yang berada di Kabupaten Purworejo, penanggung jawab pengerjaannya adalah Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sementara itu, berdasarkan data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), total anggaran digelontorkan pemerintah untuk proyek Bendungan Bener sebesar Rp2,06 triliun. Adapun, skema pendanaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Adapun sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar pun merasa bertanggung jawab untuk mengawal proyek dari pemerintah pusat tersebut. Bahkan dia memberanikan diri pasang badan untuk memberikan jalan tengah agar PSN tersebut tetap terlaksana, namun dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak dari warga di Desa Wadas.
Ganjar bahkan memberanikan diri untuk bertemu dengan warga Wadas untuk berdialog dan mendengarkan beragam keluh-kesah warga. Dialog tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan duduk perkara rencana pembangunan waduk atau Bendungan Bener.
"Dialog, menurut saya, menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan," tegas Ganjar.
Ganjar juga hadir untuk memohon maaf secara langsung kepada warga Wadas. Dia pun mengajak warga untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan.
"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar kepada warga Wadas.
Ganjar juga menegaskan, dirinya prihatin atas peristiwa benturan warga dan aparat yang terjadi di Wadas. Dia pun merespon kabar tentang adanya sejumlah warga yang diamankan oleh polisi.
Dalam berdialog, Ganjar tidak hanya menemui warga yang sependapat atau menerima pembangunan bendungan Bener. Dia juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mengambil posisi kontra atau menolak.
Kepada warga yang menolak, Ganjar memastikan bakal melakukan berbagai evaluasi kerja agar masalah di Desa Wadas segera terurai. Menurutnya, yang terpenting, adalah mengembalikan kondusivitas wilayah dan kembali terciptanya kerukunan warga.
Alhasil, kini masalah di Desa Wadas telah terselesaikan. Adapun, Warga Wadas sudah tiga kali menerima pembayaran uang ganti rugi. Bahkan ada yang mendapatkan ganti rugi hingga Rp8 miliar.
