Bisnis.com, JAKARTA —Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal disokong dengan modal jumbo dari aset milik perusahaan pelat merah.
Presiden Prabowo Subianto optimistis pembentukan dana abadi Danantara akan menjadi masa depan kekuatan ekonomi Indonesia. Hal itu termasuk ambisinya membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8%.
Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara segera diluncurkan pada tanggal 24 Februari 2025. Danantara dirancang memiliki modal paling sedikit Rp1.000 triliun berdasarkan Undang-undang BUMN yang baru saja selesai direvisi.
Angka tersebut jauh di atas dana kelolaan lembaga sovereign wealth fund (SWF) pemerintah yang sudah lebih dulu eksis, Indonesia Investment Authority (INA). Saat ini asset under management (AUM) yang dikelola INA mencapai Rp163,42 triliun sejak berdiri 2020.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut Danantara berpotensi mengelola hingga US$900 miliar atau setara Rp14.715 triliun.
Sebanyak tujuh BUMN dengan aset jumbo akan bergabung dalam dana abadi Danantarasebagai proyek percobaan, termasuk tiga bank BUMN, yaitu BRI, Bank Mandiri, dan BNI.
Selain bank pelat merah ini, ada juga PLN, Pertamina, Telkom, dan holding pertambahan MIND ID.
Pengelolaan aset BUMN bakal berperan besar untuk suntikan modal proyek-proyek strategis Nusantara, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh INA.
Hingga 2024, aset konsolidasi perusahaan BUMN tercatat mencapai 10.950 triliun, tumbuh 5,3% dari tahun sebelumnya Rp1.402 triliun.
Di samping dari aset jumbo BUMN, salah satu sumber modal lainnya akan diambil dari efisiensi anggaran yang rencananya dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp750 triliun.
Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Danantara.
Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato politik pada Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Hingga saat ini pemerintah masih menggodok aturan yang akan menjadi dasar hukum bagi BPI Danantara. Pemerintah juga bakal menggodok rumusan aturan terkait peleburan antara Danantara dan INA.
MENUAI KRITIK
Di tengah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga hingga kepala daerah dengan nilai ditaksi Rp307 triliun, rencana pemberntukan Danantara telah memancing kritik dari kalangan masyarakat.
Banyak orang khawatir bahwa dana simpanan nasabah akan ikut masuk ke dana kelolaan Danantara.
Dari sisi pasar modal, rencana pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN belum memberi efek positif lantaran belum ada kejelasan mengenai struktur lembaga tersebut.
Analis Reliance Sekuritas Arifin mencatat bahwa pasar masih wait and see merespons pembentukan Danantara.
"Saat ini, pembentukan Danantara masih dalam tahap perumusan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan menjadi pengawas Danantara. Selain itu, belum ada kepastian mengenai jajaran pejabat utama Danantara," ungkap Arifin.
