Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan kondisi keuangan negara melalui APBN KiTa hingga Februari 2025. Laporan ini dirapel karena data Januari belum stabil. Indonesia juga mencatatkan defisit APBN, memutus tren surplus yang bertahan selama tiga tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pendapatan negara per Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun, sementara pengeluaran lebih besar, yaitu Rp348,1 triliun. Akibatnya, APBN mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13% dari PDB, masih dalam batas desain APBN sebesar 2,53% dari PDB.

Pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun, dengan penerimaan pajak Rp187,8 triliun yang mengalami penurunan 30,2% dibandingkan Februari 2024. Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp52,6 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp76,4 triliun atau 14,9% dari target tahun ini.

Belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp211,5 triliun dan transfer ke daerah Rp136,6 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan belanja di tengah pendapatan yang lebih rendah, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp220,1 triliun atau 35,7% dari target tahunan.

Pakar ekonomi menilai defisit APBN masih dalam batas aman, tetapi tren pelemahan penerimaan pajak perlu diwaspadai. Jika tidak ada perbaikan strategi perpajakan dan pengelolaan belanja, risiko fiskal dapat meningkat. Meski demikian, beberapa ekonom percaya bahwa penurunan penerimaan pajak bersifat sementara dan akan membaik dalam beberapa bulan ke depan.